Hambatan Dan Upaya Pelaksanaan Pencatatan perkawinan Di Bawah Tangan : studi di Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo

Dalam penulisan sripsi ini penulis membahas mengenai Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan. Hal ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat dan perkawinan tersebut belum dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam upaya mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan pencatatan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di desa curah kalak kecamatan jangkar kabupaten situbondo. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan secara jelas dan rinci untuk mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan data lapang. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskripif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan pelaksanaan pencatatan perkawinan di bawah tangan di dasari oleh hambatan ekonomi, hambatan adat dan budaya, hambatan dijodohkan karena orang tua dan hambatan umur, kemudian untuk meminimalisir masalah tersebut pihak yang berwenang melakukan upaya diantaranya upaya yang dilakukan pemerintahan desa yaitu melakukan penyuluhan ke dusun–dusun tentang perkawinan yang benar menurut UU No 1 1974 dan mendata masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya dan bila memungkinkan akan dilakukan perkawinan massal dan di catatkan di KUA, kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu setiap bulan agustus mengadakan pembinaan rutin bersama P3N beserta istrinya dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat pada waktu akad nikah dan mengadakan suscadin atau pranikah tiap bulan serta mendatangi tiap rumah yang belum melakukan pencatatan di KUA dan akan ditanggapi dengan mencatatkannya di KUA. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah mengkaji ulang beberapa pasal dan ayat dalam UU No 1 1974 dan perlu dipertimbangkan pasal baru yang tidak merugikan pihak perempuan