Implementasi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1992 Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo : studi Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruan

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo yang telah menempati ruang-ruang terbuka hijau, antara lain alun-alun. Pedagang Kaki Lima (PKL) secara tidak teratur dan sembarangan berjualan di kawasan alun-alun khususnya didalam dan diatas trotoar bahkan di pinggir jalan disekitar alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Disatu sisi para Pedagang Kaki Lima (PKL) acapkali dianggap sebagai pengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota dan merusak tatanan kota khususnya alun-alun yang fungsi utamanya sebagai ruang terbuka hijau dan sebagai tempat Upacara Bendera yang semakin berkurang bahkan hilang karena keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Penataan Pedagang Kaki Lima khususnya di kawasan alun-alun merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo No. 16 Tahun 1992. Namun upaya penataan terkendala dikarenakan dalam Keputusan Bupati No. 16 Tahun 1992 tersebut diatur kawasan alunalun sebagai salah satu tempat lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun demikian , Pedagang Kaki Lima di kawasan alun-alun tetap dibiarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan melakukan penarikan retribusi kebersihan, keamanan dan sewa lahan Pemerintah, sehingga menimbulkan kesan masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melegalkan alunalun sebagai salah satu lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah mengenai (a) Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati No. 16 Tahun 1992 terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo, (b) Bagaimana upaya penataan ruang bagi PKL yang berada di kawasan alun-alun kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Dalam upaya mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, ketentuan hukum yang dimaksud adalah Keputusan Bupati Sidoarjo No. 16 Tahun 1992. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka dari beberapa literatur kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa Implementasi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1992 terhadap penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo dapat di telusuri dari dua hal, yaitu (1) status alun-alun sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima tidak diatur dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1992, Keputusan Bupati tersebut hanya menetapkan lokasi Pedagang Kaki Lima yang dekat dengan pusat perdagangan dan keramaian. (2) Faktor penyebab alun-alun tidak ditetapkan sebagai salah satu lokasi PKL adalah alun-alun sebagai ruang terbuka hijau ingin dipertahankan dan PKL ditujukan pada pusat perdagangan. Upaya penataan ruang bagi PKL yang berada di kawasan alun-alun Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan melakukan zoning kawasan. Zoning kawasan alun-alun ini didasarkan atas jenis barang dan jasa yang ditawarkan PKL serta lahan untuk penunjang kegiatan PKL tersebut