Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : studi Pada Proyek Pengadaan Tanah Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan fakta bahwa pada suatu proyek pembangunan untuk kepentingan publik melalui pengadaan tanah, tidak jarang dijumpai di lapangan hambatan-hambatan, hal ini juga terjadi pada proyek pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum pembangunan jalan lintas timur Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pembangunan jalan lintas timur Kabupaten Lumajang terdapat Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang, antara lain: ditinjau dari substansi hukum: tidak ditemukan hambatan; ditinjau dari struktur hukum: kurang optimalnya kinerja panitia pengadaan tanah khususnya dalam proses penyuluhan di lapangan; ditinjau dari budaya hukum: pemilik hak atas tanah tidak ada di tempat/ tidak menghadiri undangan musyawarah, ketidaksesuaian harga ganti rugi yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanah; permintaan ganti kerugian masyarakat pemilik hak yang tanahnya belum bersertifikat sama besarnya dengan tanah yang sudah bersertifikat; adanya makelar tanah. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan upaya untuk menanggulanginya, yaitu: oleh Pemerintah/ Instansi Pemerintah Selaku User, yaitu: melakukan penawaran kepada pemilik hak terhadap besarnya harga ganti rugi yang akan dibayarkan, menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian; oleh Panitia Pengadaan Tanah, yaitu: melakukan sosialisasi melalui pendekatanpendekatan intensif/ persuasif kepada masyarakat terutama yang terkena pembebasan hak, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang membangun kepada pemerintah daerah (user) dan para pemegang hak pada setiap proses dalam pengadaan tanah, memberdayakan masyarakat/ pemilik hak untuk turut aktif dalam proses musyawarah; oleh Pemilik Hak Atas Tanah yang terkena proyek pengadaan tanah, yaitu: berusaha menyempatkan waktu untuk memenuhi undangan panitia pengadaan tanah, turut aktif dalam proses musyawarah, sehingga dalam melaksanakan proyek pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum selanjutnya dapat lebih baik lagi dengan dapat meminimilisasi hambatan-hambatan yang ada