Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 Mengenai Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI

Amandemen ke IV UUD RI 1945 telah membawa perubahan dalam dimensi ketatanegaraan RI. Salah satu implikasi yang ditimbulkan adalah praktek pelaksanaan demokrasi Pancasila secara langsung melalui pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Paradigma sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca reformasi dan pasca amandemen UUD 1945 dibawa menuju ke arah sistem pemisahan kekuasaan (Separation of power) yang mana membagi cabang kekuasaan kedalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai langkah untuk mewujudkan checks and balances dalam menjalankan roda pemerintahan. praktek pergantian antar waktu (PAW) atau lazim dikenal dengan istilah hak recall oleh partai politik merupakan salah satu aspek problematika yang muncul dalam kehidupan parlemen Indonesia pasca amandemen. Dasar legitimasi untuk merecall terdapat pada ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 menganggap bahwa tindakan recall oleh partai politik bukanlah hal yang inkonstitusional. Dengan demikian dalam konteks ini hendak dikaji praktek recall di parlemen Indonesia dari sudut pandang teori kedaulatan rakyat dan teori perwakilan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 mengenai pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan teori kedaulatan rakyat ?, (2) Bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUUIV/ 2006 mengenai pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan teori perwakilan? Dalam membahas masalah yang penulis angkat metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah content analysis dan diskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu Di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”, Hal ini menandai bahwa letak kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat sebagai bentuk perwujudan dari prinsip kedaulatan. Dalam konteks ini suara rakyat berlaku sebagai suara Tuhan sekaligus sebagai hukum tertinggi (Vox populi vox dei, Solus populi suprema lex). kemudian dalam konteks perwakilan bahwa hubungan antara rakyat dengan wakil merupakan kesatuan yang tak terpisahkan tubuh parlemen tidak boleh terkotak dan terjebak pada kepentingan kelompok saja. Hal ini disebabkan bahwa baik dari aspek kedaulatan rakyat maupun teori perwakilan bahwa hubungan keduanya tercipta atas dasar konsensus, sehingga sakralitas sangat terasa. Dengan demikian sudah menjadi konsekuensi bahwa anggota dewan yang terpilih dapat bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sehingga kewenangan untuk menggantinya harus dengan daulat rakyat melalui proses peradilan dan penegakan hukum yang fair (due process of law)