Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : studi Komparasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis membahas mengenai kajian yuridis pemilihan Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dimana yang menjadi studi komparasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dilatarbelakangi, pergantian UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 telah melakukan perubahan mendasar terhadap mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Sistem pemilihan perwakilan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dianggap memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan pembangunan demokrasi di Indonesia, sehingga diganti dengan sistem pemilihan langsung yang diusung dalam UU No. 32 Tahun 2004. Tetapi dalam pelaksanaanya ternyata UU No. 32 Tahun 2004 juga menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam segi pengaturannnya, maupun akibat pelaksanaannya. Terlepas dari berbagai pendangan diatas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana perbandingan ketentuan mengenai peraturan pemilihan Kepala Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan apakah Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan bagian Pemilihan Umum menurut UUD 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian yakni berkenaan dengan peraturan mengenai pemilihan Kepala Daerah dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian penulis memaparkan serta membandingkan pengaturan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan mengaitkannya dengan asas-asas, kaidah-kaidah, serta pendapat para ahli. Adapun teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen hukum yang terkait dengan permasalahan. Data yang terkumpul, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode Content Analiys ( analisis isi ) yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterprestasikan isi peraturan perundangundangan yang terkait dengan permasalahan. Selain itu juga menggunakan metode perbandingan dengan membandingkan isi dari peraturan perundangundangan mengenai pengaturan Sistem Pemilihan Kepala Daerah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan Kepala Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 baru secara substansial merupakan Pemilu setelah disahkanya UU No. 22 Tahun 2007 dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pilkada merupakan pemilu. Tetapi pengaturan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Sehingga tidak menutup peluang untuk mengembalikan pilkada ke bentuk sistem pemilihan perwakilan. Menyikapi fakta diatas maka perlu kiranya dilakukan pembenahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pembenahan itu dimaksudkan untuk merubah atau melengkapi pasal-pasal yang masih rancu atau yang belum lengkap agar tidak terjadi kesalahan dan kemacetan dalam pelaksanaannya. Contohnya saja mengenai pasal yang mengatur tentang Daftar Pemilih Tetap dan penanganan pelanggaran pidana dalam pilkada. Selain itu, dengan ditetapkannya bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilu maka juga harus dilakukan perubahan pengaturan pilkada dalam UUD 1945 agar sistem pilkada tidak kembali ke bentuk sistem perwakilan