Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa : studi Di Desa Garu Kecamatan Baron Kabupaten

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan ini diatur mengenai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam pemerintahan desa dan berperan penting dalam prencanaan pembangunan desa, namun demikian peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh BPD. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa dibentuknya BPD sebagai pilar demokrasi serta pendorong pembangunan di lingkungan desa perlu diikuti dengan upaya pemberdayaan atau optimalisasi. Dalam mengetahui optimalisasi peran BPD Garu dalam perencanaan pembangunan desa, serta kendala yang dihadapi dalam optimalisasi peran BPD Garu dalam perencanaan pembangunan desa, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa optimalisasi peran BPD Garu dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara turun langsung ke masyarakat guna mengetahui permasalahan yang timbul khusunya dalam pembangunan desa. Kendala yang dihadapi adalah kecilnya tunjangan yang diterima oleh anggota BPD, minimnya sarana dan pra sarana yang dimiliki BPD, rendahnya partisipasi masyarakat desa, dan jarangnya dilakukan musyawarah dengan masyarakat desa. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya peningkatan tunjangan yang diterima oleh anggota BPD, peran aktif dari masyarakat desa, penambahan sarana dan prasarana yang dimiliki BPD, serta peningkatan intensitas musyawarah dengan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar kinerja BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dapat berjalan baik dan maksimal sehingga dapat mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang berorientasi pada swadaya dan partisipasi masyarakat desa sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa