Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan di Kawasan Taman Nasional

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hasil hutan di kawasan taman nasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menetapkan kawasan pelestarian alam dengan bentuk taman nasional, taman hutan raya maupun taman wisata alam berdasarkan asas pengelolaan lingkungan hidup atas kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Kawasan Taman Nasional sebagai kawasan lindung yang dikelola untuk konservasi ekosistem dan rekreasi tidak lepas dari adanya gangguan terhadap keutuhan kawasan dan kelestarian flora fauna yang ada di dalamnya. Masih sering terjadi pengrusakan tegakan hutan/pencurian hasil hutan sehingga diperlukan usaha yang lebih di bidang perlindungan dan pengamanan agar makna yang amat penting dari potensi lingkungan hutan sebagai bagian kehidupan yang memberi nilai pada keberlanjutan (sustainability) dapat tercapai. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hasil hutan di kawasan taman nasional maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada di masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah melakukan berbagai upaya nyata dalam tindak pidana pencurian hasil hutan di kawasan taman nasional dengan cara melakukan upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan melalui pendidikan bina cinta alam, optimalisasi kegiatan penyuluhan/pembinaan masyarakat sekitar mulai tingkat resort, peningkatan koordinasi pengamanan kawasan dengan instansi terkait sehingga dapat ikut serta berperan aktif, pendidikan kader konservasi peduli Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, kegiatan pembinaan desa penyangga, pemberian bantuan terhadap desa sekitar kawasan taman nasional, peningkatan patroli rutin maupun gabungan, prioritas intensitas pengamanan kawasan sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan menangkap pelaku pencurian hasil hutan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat beberapa kendala diantaranya terkait masalah keterbatasan dana, kurangnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adanya perbedaan persepsi mengenai pemahaman konservasi antara para penegak hukum, dan tidak tercapainya efek jera terhadap pelaku. Namun, kendala-kendala tersebut sudah diminimalisir oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan penambahan jumlah dan kualitas petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terutama pada jabatan fungsional seperti Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Hutan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengamanan dan penanganan kasus serta dilakukan pembinaan dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih jelas, sehingga masyarakat lebih mengetahui wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan daerah rehabilitasi yang disediakan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga jelas batas-batasnya