Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 : studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban

Dalam laporan penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak Dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian yang sifatnya accessoir atau merupakan perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Untuk memenuhi kepastian hukum kepada para pihak, didalam pasal 11 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, selain itu akta perjanjiannya harus dibuat secara otentik. Akan tetapi didalam kenyataannya dimasyarakat bahwa kebanyakan lembaga pembiayaan konsumen sebagai pihak kreditur dimana didalam undang-undang memberikan pembebanan kewajiban untuk mendaftarkan objek perjanjian fidusia tetapi tidak didaftarkan objek perjanjian tersebut. Sedangkan didalam pasal 14 ayat 3 UU No 42 Tahun 1999 dikatakan bahwa fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan ketika terjadi wanprestasi oleh debitur dan terjadi eksekusi objek perjanjian fidusia oleh pihak kreditur. Didalam penulisan skripsi ini yang menjadi lokasi penelitiannya adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban (PT.IMFI) dan yang menjadi objek perjanjian fidusianya adalah kendaraan bermotor. Oleh karena itu hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti akibat hukum perjanjian fidusia yang tidak dibuat secara otentik dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan konsumen ketika akan melaksanakan eksekusi, apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pembuatan perjanjian fidusia di PT. IMFI tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia. Dengan tidak dibuatnya perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris atau dapat dikatakan dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia memang tidak membuat perjanjian pokoknya menjadi batal, hanya saja jaminan fidusia yang merupakan perjanjian accessoir tidak lahir. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukumnya yaitu batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat administratif dari segi bentuk dan jenis perjanjiannya. Adapun upaya yang dilakukan PT. IMFI Cabang Tuban apabila debitur wanprestasi dan tidak mau menyerahkan objek perjanjian fidusia yaitu melakukan tindakan persuasif dan melakukan tindakan huku