Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia : studi di Polresta Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Barang Jaminan Fidusia. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya jaminan fidusia sebagai perkembangan dari jenis jaminan yang ada demi memenuhi kebutuhan terhadap lalu-lintas perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang menjaminkan barangnya menjadi jaminan fidusia masih merasa bahwa barang atau objek fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya, hal inilah yang menjadi faktor utama banyaknya penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lebih mempertegas apabila ada wanprestasi seperti penggelapan tersebut maka sudah menjadi wilayah hukum pidana dan peran POLRI sebagai penyidik sangat penting untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Namun dalam pelaksanaannya POLRI pun menemui banyak kendala dalam mengungkap kasus penggelapan jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat, apalagi dengan keadaan bahwa jaminan fidusia sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas. Dalam upaya memahami apa saja kendala penyidik di POLRESTA Malang dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia dan juga mengetahui bagaimana tindakan polisi dalam mengatasi kendala yang dihadapinya dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa atau mengkaji pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pasal 372 KUHP mengenai kejahatan penggelapan dimana dalam ketentuan tersebut secara rinci telah ditetapkan unsur-unsur bagi kejahatan pengelapan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji aspek sosial yang berhubungan dengan kejahatan penggelapan yaitu pihak-pihak yang terkait kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia antara lain pihak penyidik, penerima fidusia, pemberi fidusia, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penyidik pun sering kali menemui beberapa kendala dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia, namun penyidik pun memiliki solusi atas kendala-kendala itu, seperti: Alat bukti yang belum mencukupi, solusinya dengan mencari alat buki tersebut; Objek jaminan yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut; Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas, solusinya dengan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat, agar tiap-tiap pihak di dalamnya mengerti akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan dalam melakukan perjanjian fidusia., sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia