Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kapalnya yang Digunakan Untuk Melakukan Perompakan Terhadap Kapal Berbendera Lain Di Laut Lepas Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kapalnya Yang Digunakan Untuk Melakukan Perompakan Terhadap Kapal Berbendera Lain Di Laut Lepas Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 . Hal ini dilatarbelakangi Keleluasaan berlayar dilaut memerlukan terjaganya keamanan dan ketentuan selama berlayar. Jika diingat bahwa kepentingan akan keamanan ditengah-tengah lautan ini berhubungan dengan sifat lautan selaku tempat yang pada pokoknya tidak turut wilayah suatu Negara tertentu atau dengan perkataan lain, menjadi wilayah bersama dari semua Negara di dunia ini, maka adalah layak, bahwa sudah sejak dahulu kala suatu perampasan terhadap keamanan di tengah-tengah lautan itu dirasakan kepentingan bersama dari seluruh dunia. Perompakan di laut lepas yang semakin bertambah setiap tahunnya Permasalahan lain muncul, yaitu walaupun telah dilakukan pengamanan di wilayah yang rawan akan perompakan oleh beberapa negara, namun tetap saja korban perompakan meningkat. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah yang harus dipantau dan Hukum Internasional tidak menghukum mereka yang ditangkap karena akan merompak. Dalam melakukan analisa penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi dan peraturan yang terdapat didalamnya yang terkait. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait. Dari hasil penelitian dengan metode yang telah diuraikan diatas, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa negara tidak bertanggung jawab atas perompakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Karena perompakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya dilakukan untuk meminta tanggung jawab terhadap pelaku perompakan tersebut tidak dapat menggunakan penerapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Hukum Internasional dan berdasarkan UNCLOS 1982 melainkan Hukum Pidana Nasional. Terkait pasal 100-107 yang mengatur perompakan merupakan public authority negara jadi merupakan yurisdiksi negara. Berdasarkan ketentuan pasal 105 UNCLOS telah menetapkan bahwa dilaut bebas atau dimanapun di luar yurisdiksi kriminal negara, setiap negara yang menangkap sebuah kapal perompak atau pesawat terbang perompak, atau sebuah kapal laut atau pesawat terbang yang dibajak dan dibawah kekuasaan perompak dan menahan penumpang serta menahan harta benda di atas kapal