Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Luapan Lumpur Sidoarjo : studi kasus di Desa Renokenongo dan Jatirejo

Dalam penulisan skripsi ini penulis hendak membahas tentang masalah faktorfaktor penghambat dalam penyelesaian masalah luapan lumpur di Sidoarjo, yang dispesifikasikan untuk masalah sosial dan masalah ganti rugi. Hal ini dilatarbelakangi karena sampai saat ini penyelesaian masalah sosial dan ganti rugi bagi para korban luapan lumpur di Sidoarjo belum juga terselesaikan. Bahkan sampai saat ini semakin memunculkan berbagai permasalahan baru. Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang dialami para korban adalah masalah jaminan kehidupan sosialnya yang sampai saat ini belum jelas skemanya juga ganti rugi terhadap hak milik atas tanah yang proses serta pembayarannya banyak yang masih belum terselesaikan. Dalam upaya mencari faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian masalah ini. Maka metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa untuk masalah sosial hambatan yang muncul dalam hal pengungsian, kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Dimana peneliti telah menjelaskan lebih lanjut hambatan lebih dalam yang ada pada masing-masing hal.Untuk masalah ganti rugi peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penyelesaian masalah ini adalah masalah pengakuan hak milik atas tanah non sertifikat, proses pembayaran yang terhambat, banyaknya wilayah yang tidak layak huni, dan munculnya berbagai macam kelompok yang menuntut skema pembayaran dengan cara diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini pemerintah (BPLS, Pemkab. Sidoarjo) harus semakin memperluas kewenangannya, yang sebelumnya hanya sebagai perantara antar para pihak tapi harus berani megambil tindakan tegas maupun keharusan memberi kebutuhan sosial warga yang tidak mampu dipenuhi oleh PT. Lapindo Brantas. Karena bagaimanapun negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak sosial mereka, begitu pula untuk masalah ganti rugi pemerintah perlu melakukan tekanan pada PT. Lapindo Brantas agar segera menyelesaikan ganti rugi tanah warga