Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa Menurut Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : studi di Dinas Peri

Penulisan skripsi ini membahas tentang masalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya transaksi perdagangan yang menawarkan berbagai macam produk barang atau jasa, salah satunya adalah produk pangan. Produk pangan yang dihasilkan memiliki potensi menimbulkan masalah keamanan pangan, khususnya produk pangan kadaluwarsa karena produk pangan kadaluwarsa sangat membahayakan konsumen. Meskipun telah ada larangan untuk memperdagangkan produk pangan kadaluwarsa, pada kenyataannya masih ditemukan adanya peredaran produk pangan kadaluwarsa di Kota Malang. Sebagai upaya mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terdiri dari 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif yang berupa pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan insidentil dan perlindungan hukum represif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penyuluhan atau pembinaan, pemeriksaan ulang dan penyidikan. Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terdiri dari hambatan internal yang berupa sumber daya manusia dan dana dan hambatan eksternal yang berupa konsumen yang tidak mau melaporkan adanya produk pangan kadaluwarsa serta sikap pemilik toko atau swalayan yang menyembunyikan produk pangan tidak layak konsumsi. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan secara sendirian dan menggunakan dana milik sendiri serta melakukan penyuluhan kepada pemilik toko atau swalayan. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka perlu kiranya adanya peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang salah satunya dengan menambah jumlah sumber daya manusia serta perlu adanya sumber dana untuk membiayai pengawasan tersebut. Selain itu, diperlukan adanya tindakan pemilik toko atau swalayan untuk mengawasi produk pangan yang dijualnya secara berkala serta sikap konsumen yang lebih menyadari hak-haknya dengan berhatihati dalam membeli produk pangan