Pelaksanaan Tanggung Jawab Lessor dalam Perjanjian Leasing Menggunakan Sistem Operate Lease Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan : studi kasus di CV Multika Komputer Pasuruan

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan yang memerlukan pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari perusahaan itu sendiri maupun berasal dari luar perusahaan. Salah satu jenis pembiayaan diluar perusahaan adalah leasing dengan sistem operate lease . Leasing belum mendapat pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Hal tersebut menimbulkan masalah mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan leasing pada masa pembayaran. CV Multika Komputer Pasuruan dipilih sebagai perusahaan tempat penelitian dilakukan, karena berdasarkan observasi awal didapatkan informasi bahwa kebanyakan para konsumen belum memahami tentang leasing, khususnya leasing dengan sistem operate lease . Berdasarkan hasil observasi tersebut, penulis mengangkat dua masalah pokok, yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab lessor terhadap obyek leasing dalam perjanjian leasing dengan sistem operate lease di CV Multika Komputer Pasuruan dan hambatanhambatan yang dialami oleh pihak lessee maupun lessor dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab lessor terhadap obyek leasing dalam perjanjian leasing dengan sistem operate lease berdasarkan norma hukum yang berlaku serta dalam perjanjian leasing yang digunakan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah content analysis , yaitu menganalisis isi dari hasil wawancara bebas oleh para pihak, lessee dan lessor, dan menganalisis isi serta pelaksanan perjanjian leasing tersebut untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada pada obyek, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Tanggungjawab lessor terhadap obyek leasing dengan sistem operate lease dalam praktek perjanjian leasing di CV Multika Komputer Pasuruan dibagi dua tahap. Pertama, tahap pengiriman barang, dimana tanggung jawab lessor yang sekaligus sebagai penjual (pada CV Multika Komputer Pasuruan) hanya sampai pihak lessee menandatangani bukti penerimaan barang leasing , setelah itu obyek leasing menjadi tanggung jawab pihak lessee. Kedua, tahap penggunaan barang oleh pihak lessee , dimana tanggung jawab lessor hanya terletak pada penyusutan nilai ekonomisnya, tidak termasuk kerusakan serta kehilangan barang leasing , pemindahan hak, serta perubahan obyek leasing (software dan hardware ). Hambatan yang dialami oleh para pihak adalah pemahaman mereka (baik lessor dan lessee ) terhadap isi perjanjian masih kurang. Hal ini disebabkan dari materi kontrak yang tidak dibuat dengan cermat, karena hanya mengcopy perjanjian leasing kendaraan bermotor. Sedangkan, pihak lessee hanya menerima saja isi perjanjian tersebut berdasarkan anggapan mereka bahwa lessor tidak pernah mau rugi, sehingga tanggung jawab sebagian besar ada di pihak lessee . Hambatan lain yaitu belum adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam peraturan perundang-undangan, sehingga adanya peraturan tentang leasing ini sangat penting guna menjamin kepastian hukum masing-masing pihak dalam perjanjian leasing , khususnya dengan sistem operate lease