Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif : study di Universitas Brawijaya

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif. implementasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif ? faktor-faktor yang mempengarui netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum legislatif ? alternaltif solusi untuk menyelesaikan problematika terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum legislatif ? Dalam upaya mengetahui implementasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif di lingkungan universitas brawijaya , berikut faktor-faktor yang mempengarui netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum legislatif dan alternaltif solusi untuk menyelesaikan problematika terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum legislatif. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di Lapangan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian terhadap netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum legislatif dan alternaltif solusi untuk menyelesaikan problematika netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada , bahwa implementasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut berjalan dengan kurang efektif. Bahwa tidak ada sanksi yang tegas dari Pemerintah terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpolitik atau bahkan menjadi anggota partai politik. Bahwa adanya pegawai negeri sipil yang berpolitik atau menjadi anggota parta politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga faktor eksternal. Bahwa efektivitas dari pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kepegawaian dipengaruhi oleh komponen yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas , maka perlu kiranya Pemerintah dan DPR dalam membuat kebijakan lebih dipertegas dan diperjelas serta membuat sebuah lembaga independen khusus untuk menangani permasalahan pegawai negeri sipil yang berpolitik atau menjadi anggota partai politi