Kedudukan Janda atau Duda Karena Perceraian Pada Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen : Analisis Terhadap Perkawinan Kedua Berdasarkan Undang – undang No.1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam skripsi ini, penulis mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis kedudukan janda atau duda akibat perceraian pada agama Kristen dengan merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu tentang keabsahan perceraian menurut hukum agama Kristen, kedudukan janda atau duda karena perceraian pada perkawinan berdasarkan agama kristen dalam perkawinan kedua menurut Undang-undang Perkawinan dan Keabsahan perkawinan kedua menurut hukum agama Kristen. Latar belakang dipilihnya permasalahan ini adalah dalam agama Kristen yang berkaitan dengan perkawinan mengajarkan bahwa perkawinan dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia (Markus 10:9), sehingga gereja hanya memiliki lembaga perkawinan tetapi tidak memiliki lembaga perceraian. Namun pada kenyataanya, banyak pasangan suami istri beragama Kristen dapat bercerai melalui pengadilan sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1/Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga status pasangan tersebut menjadi janda dan duda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap Undang-Undang No.1/Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan digunakan pasal yang ada dalam suatu peraturan yang berkaitan dengan suatu asas dalam perkawinan yaitu asas monogami. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal,histori dan multidisipliner. Hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut, bahwa dalam sudut pandang agama Kristen, perceraian yang terjadi karena putusan pengadilan tidak dapat diterima sebagai bukti telah terjadi perceraian antara suami istri, sehingga janda atau duda tersebut dalam agama Kristen masih terikat perkawinan. Dengan demikian, janda atau duda karena perceraian pada perkawinan agama Kristen tidak dikenal. Perceraian yang terjadi adalah sah secara negara, namun secara agama perkawinan tersebut masih utuh. Apabila telah terjadi perkawinan kedua, maka janda atau duda dianggap oleh agama Kristen telah melakukan poligami. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan terutama pada bagian perceraian sehingga tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini, selain itu juga mencegah terjadinya perceraian