Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung ( Perma ) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya). Analisis terhadap tema tersebut dilatarbelakangi oleh fakta yang terjadi dalam implementasi riil di Pengadilan Negeri Surabaya khususnya dimana angka keberhasilan mediasi sangat jauh dari harapan serta sangat sedikit meskipun telah tersedia regulasi baru sebagai revisi aturan mediasi yang lama yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003.Selama kurun waktu hampir 2 ( dua ) tahun hanyalah 1 ( satu ) kasus saja yang berhasil dimediasi, fakta ini menjadi hal yang memprihatinkan. Untuk mengetahui serta menjabarkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya serta mengetahui hambatan apa saja yang menjadi penyebabnya maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yakni metode penelitian hukum yang mengedepankan pembahasan secara yuridis yaitu mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana dalam pembahasannya berpedoman pada peraturan hukum yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul yang hasilnya akan diarahkan pada aspek sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian , penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yakni penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya belum berjalan optimal mengingat terbentur hambatan – hambatan yuridis yang meliputi aspek regulasi yang belum representatif, segi positif regulasi yang lama tidak dimuat lagi serta hambatan non yuridis yang lebih tertuju pada moralitas Hakim mediatornya, advokad, para pihak yang berperkara serta sikap apatis masyarakat terhadap upaya mediasi karena minimnya pengetahuan hukum mereka akan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Menyikapi semua problema mediasi di atas maka perlu kiranya terdapat sinergi yang serius antara pihak pemerintah, hakim serta masyarakat dalam melaksanakan upaya mediasi sehingga akan terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, jika perlu secepatnya klausula yang tidak komprehensif dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 harus secepatnya dilakukan judicial review atau uji materiil