Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Si

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil, dengan latar belakang penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Lawang Kabupten Malang dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Lawang Kabupaten Malang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Pertanian. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penggajian khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Lawang Kabupaten Malang. Agar pemberian gaji sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian beberapa kali direvisi dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008. mengenai Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil hampir setiap tahun selalu dirubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Perubahan peraturan tersebut hanya dikhususkan pada daftar gaji pokoknya saja. Dikarenakan seringnya perubahan peraturan tersebut maka sering pula peraturan baru tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh beberapa instansi. Bertolak dari kerangka dasar berpikir sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang tersebut dan dalam upaya mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggajian Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta hambatan dalam pelaksanaan pengajian dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan maksud mengkaji persoalan yang menyangkut para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penggajian, khususnya penggajian Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif analisys. Populasi dalam penelitian ini berasal dari seluruh pegawai yang ada di Kantor Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, dan pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, sedangkan responden dari penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Kepegawaian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Setelah kegiatan penelitian dilakukan maka penulis mulai melakukan penulisan Laporan Skripsi dengan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu bahwa pelaksanaan penggajian di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan khususnya pada tahun 2008 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggajian di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah keterlambatan penerimaan perubahan Surat Keputusan; keterlambatan penerimaan perubahan Surat Keterangan; pembuat daftar gaji kurang sigap; serta kurangnya informasi yang diterima setiap ada perubahan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan tersebut adalahadanya komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penggajian; meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; serta lebih menegakkan disiplin. Setelah itu penulis menarik kesimpulan dari pembahasan dan memberikan saran guna perbaikan bagi pelaksanaan penggajian Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pelatihan Pertanian