Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Pemilikan Rumah yang Dirugikan Akibat Kenaikan Suku Bunga : studi kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang

Kredit Pemilikan Rumah adalah salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). KPR akan disalurkan kepada debitur dan bank akan mendapat imbalan dalam bentuk bunga kredit. Umumnya nasabah hanya mengetahui jika dalam pengembalian dana kredit, yang harus dibayarkan kembali pada bank yaitu hanya angsuran pokok dan bunganya saja yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, tetapi bunga yang dibayarkan sebagai imbalan tersebut sewaktu-waktu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar, akibatnya nasabah akan merasa dirugikan. Permasalahan yang menimpa nasabah KPR tersebut muncul sebagai suatu keprihatinan yang tak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur KPR yang dirugikan akibat kenaikan suku bunga kredit terkait ketentuan Bab II Surat Edaran Direksi PT. BTN Nomor 02/DIR/DRPK/2006 dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta solusi yang dilakukan oleh BTN untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang aspek hukum yang telah di atur dalam Surat Edaran Direksi PT BTN Nomor 02/DIR/DRPK/2006. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur dan solusi yang dilakukan oleh BTN untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian seluruh data yang diperoleh di analisa secara deskriptif analisis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh BTN terhadap debitur KPR yang dirugikan akibat kenaikan suku bunga KPR dilakukan melalui pola restrukturisasi kredit dan pola penyelesaian kredit. Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang sendiri terdapat dalam Pasal 18 huruf g UUPK mengenai pencantuman klausula baku. UUPK dianggap perlu untuk melindungi debitur agar tidak ada perjanjian yang menyatakan bahwa jika suku bunga naik, maka suku bunga yang sudah diperjanjikan tidak boleh naik, apabila suku bunga menjadi naik menyesuaikan nilai suku bunga di pasaran. Hambatan yang dialami oleh BTN adalah bahwa debitur yang kurang kooperatif dan tingkat pemahaman yang kurang terhadap produk bank; biaya tambahan yang dikenakan terhadap debitur untuk melakukan pola restrukturisasi dan pola penyelesaian kredit; dan proses yang lama dalam melakukan pola restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Solusi yang dilakukan oleh BTN adalah BTN akan memberikan tambahan pengetahuan mengenai keuangan terhadap nasabahnya, melakukan verifikasi, dan mengadakan sistem wilayah kerja untuk mempercepat proses keputusan yang tadinya harus melalui pusat, sekarang bisa dilakukan di wilayah