Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam tahap persidangan : studi di Pengadilan Negeri Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam tahap persidangan. Hal ini di latar belakangi dengan belum dilaksanakannya secara maksimal perlindungan terhadap anak sebagai korban. hal ini dapat di lihat dari beberapa hak-hak anak yang belum dapat terpenuhi. Ketentuan dalam undang-undang hingga saat ini masih mengarah kepada pemenuhan terhadap hak-hak pelaku tanpa memperhatikan hak-hak korban. Apalagi yang menjadi korban di sini adalah anakanak yang secara fisik dan mental masih lemah dan rentan. Dalam upaya mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam tahap persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang beserta hambatan dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pemerkosaan dalam tahap persidangan antara lain berupa pelaksanaan sidang tertutup, perlindungan ats keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Hambatannya antara lain dalam segi yuridis belum dilaksanakan secara maksimal perlindungan hukum terhadap korban yang diatur oleh undang-undang sedangkan dalam praktek atau pelaksanaannya antara lain dalam memberi keterangan korban masih malu dan diam sehingga korban kurang lancar dalam memberikan keterangan, dalam mendapatkan bantuan hukum hambatannya jika pihak korban tidak mampu membayar seorang kuasa hukum, pemberian ganti rugi hingga kini belum dapat diberikan karena pihak korban belum ada yang mengajukan ganti rugi serta adanya ketidaktahuan pihak korban mengenai hal pengajuan ganti rugi, dan hingga kini belum ada lembaga yang menangani masalah rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis karena hingga kini upaya yang dilakukan masih mengarah terhadap pemulihan kondisi sosial korban. Solusi yang diberikan antara lain hakim memberikan pengertian pada korban agar tidak malu dalam memberikan keterangan serta tidak memberikan pertanyaan yang menjerat, penunjukan kuasa hukum secara cuma-cuma dimana biayanya ditanggung oleh pemerintah, dengan mengadakan penyuluhan mengenai pengajuan gati kerugian kepada pihak korban dan masalah rehabilitasi solusi yang diberikan hingga kini belum ada. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dilaksanakan secara maksimal ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental anak agar anak dapat memperoleh hakhaknya