Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pola Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil : studi di Badan Diklat, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, perlu diwujudkan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan Pemerintah Nomer 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sudah secara jelas mengatur mengenai tujuan dan sasaran diklat, jenis dan jenjang diklat, kurikulum dan metode diklat, tenaga diklat, sarana dan prasarana diklat, penyelenggaraan diklat, pembiayaan diklat, pengendalian diklat, dan pembinaan diklat, Segala ketentuan mengenai diklat sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, Lalu bagaimana dengan pola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi calon Pegawai Negeri Sipil dalam praktetnya dilapangan. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pola pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya Untuk mempermudah permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan metodologi penelitian sebagai berikut : metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Badan Diklat Kabupaten Malang di Kepanjen. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yang berupa wawancara dengan responden, dan data sekunder yang diperoleh dari literature-literatur yang mendukung. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan cara interview. Selanjutnya berdasarkan datadata tersebut dilakukan teknik pengolahan data berdasarkan deskriptif analisis sehingga ditemukan kesimpulan atas permasalahan yang ada.Bahwa pelaksanaan pola Diklat Prajabatan Golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kompetensi.b. Waktu Pelaksanaan.c. Ringkasan Materi Diklat.d. Peserta Diklat.e. Tenaga Kediklatan.f. Metode Saran / Prasarana Diklat.g. Penyelenggaraan.h. Evaluasi. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Diklat kabupaten Malang untuk dapat melaksanakan Diklat Prajabatan Golongan III yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Diklat Kabupaten Malang, serta belum adanya tenaga kediklatan untuk melaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPN