:Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya tindak pidanan yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan seringkali hak-haknya tidak diberikan dengan sebagaimana mestinya. Dalam menangani perkara anak nakal,yakni anak yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus lebih berhati-hati karena pemeriksaan pidana anak berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Karena perlakuan yang kurang tepat dalam pemeriksaan perkara pidana anak akan berdampak pada kelangsungan hidup anak. Dalam upaya mengetahui realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data dilakukan dengan metode Deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jember,dengan responden yang digunakan adalah hakim anak yang pernah memeriksa dan memutus perkara pidana anak yang berjumlah 2 orang.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :Pada Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan 2006 diketahui jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan. Perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan meliputi hak-hak terdakwa anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Saran yang diberikan penulis adalah hakim anak dalam memeriksa perkara anak haruslah lebih memperhatikan hak-hak anak sebagai terdakwa karena anak walaupun sebagai terdakwa ia tetap mempunyai masa depan yang panjang dan jangan sampai hancur oleh karena hak-haknya selama dalam persidangan diabaikan. Selain itu hakim anak dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak sebaiknya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun sebaiknya lebih mempertimbanngkan penjatuhan sanksi tindakan. Kepada Pemerintah hendaknya perlu untuk segera menyediakan organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja