Kajian yuridis terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 tentang Program Nuklir Iran ditinjau dari Perspektif Nuclear Non Proliferation Treaty 1970

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul Kajian Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 Tentang Program Nuklir Iran Ditinjau Dari Perspektif Nuclear Non Proliferation Treaty 1970. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Apakah aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh Iran dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, (2) Apakah Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 telah tepat diterapkan terhadap Iran yang sedang mengembangkan program nuklir, (3) Apakah akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 bagi kelangsungan negara Iran dalam mengembangkan program nuklir. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu untuk mengetahui apakah Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 telah tepat diterapkan terhadap Iran dan bagaimana akibat hukumnya bagi Iran yang sedang mengembangkan program nuklir. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama ini Iran mengembangkan program nuklir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, karena Iran menyadari bahwa tidak selamanya kekayaan minyak bumi mereka dapat memenuhi kebutuhan energi Iran yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan demikian maka dugaan negara-negara barat yang diwakili oleh Amerika Serikat bahwa nuklir Iran digunakan untuk keperluan militer dan persenjataan tidak sesuai dengan data atau fakta yang ada. Maka dari sini dapat dinyatakan bahwa program nuklir yang dilakukan oleh Iran belum dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan intrnasional. Tindakan Iran ini telah sesuai dengan Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 artikel 2 bahwa Iran tidak berusaha untuk mendapatkan teknologi nuklir yang diperlukan untuk pengembangan senjata nuklir atau senjata ledak nuklir lainnya. Iran juga tidak terbukti memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau hulu ledak nuklir lainnya. Penerapan Resolusi DK PBB Nomor1747 Tahun 2007 terhadap Iran adalah tidak tepat dan tidak adil sebab semua tindakan Iran telah sesuai dengan Safeguards Agreement Between Iran and IAEA artikel 8 huruf (a), Iran telah memberikan laporan kepada IAEA mengenai material bahan program nuklir dan juga isi dari fasilitas program nuklir yang ada di Iran. Bahkan untuk meyakinkan masyarakat internasional Iran telah menandatangani protokol tambahan dimana banyak negara Eropa belum menandatangani protokol ini. Dengan tidak dapat dibuktikannya bahwa progam nuklir Iran ditujukan untuk pembuatan senjata nuklir maka berdasarkan annex II areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007, sudah selayaknya apabila Iran memperoleh sejumlah insentif yang terdapat dalam resolusi tersebut dan yang terpenting bagi masyarakat Iran adalah diakuinya program nuklir Iran untuk tujuan damai. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengumumkan status damai dari program nuklir Iran sehingga tingkat ketegangan di wilayah timur tengah yang selama ini selalu menjadi daerah konflik dapat dikurangi