Implementasi Prinsip profit and loss Sharing pada perjanjian musyarakah : studi PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang

Prinsip profit and loss sharing dalam perjanjian musyarakah merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal ( Investor ) dan pengelola modal ( enterpreneur ) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Dengan persyaratan tersebut maka pihak shohibul maal perjanjian musyarakah selain sangat menguntungkan dengan adanya pembagian profit yang dapat berkembang sesuai perkembangan keuntungan, juga merupakan suatu perjanjian yang amat beresiko dimana akan kehilangan modal yang ditanamkan bila usaha mengalami kerugian. Sehingga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip profit and loss sharing pada perjanjian pembiayaan musyarakah dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode untuk mengkaji implementasi prinsip profit and loss sharing dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan bank syariah khususnya pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perjanjian pembiayaan Musyarakah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kurang berimbangnya penerapan prinsip antara profit sharing dan loss sharing . Dimana dalam penerapan profit sharing bank BRI Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan UU dan syariah Islam. Sedangkan dalam hal penerapan prinsip loss sharing BRI Syariah belum melaksanakan secara penuh, hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip tersebut dengan jalan upaya penyelamatan ( Recheduling , Restructurin , Reconditioning , dan Bantuan menajemen), sedangkan untuk pemberian keringanan atau pembebasan beban hutang bank syariah dapat diberikan jika telah ada pembuktian dan putusan dari pengadilan agama