Penegakan Hukum atas Pelanggaran Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Malang Tahun 2008 : studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang

Upah buruh merupakan diskursus paling mendasar terkait dengan hak asasi manusia, terutama dalam wacana hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketentuan mengenai upah sudah ditetapkan baik dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional. Meskipun demikian, masih banyak ditemui permasalahan mulai dari penetapan upah mínimum provinsi, upah mínimum sektoral provinsi, upah mínimum kabupaten/kota, upah mínimum sektoral kabupaten/kota dan upah sundulan. Bahkan permasalahan upah seringkali menjadi potensi utama perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan atau unjuk rasa. Ketika UMK sudah ditetapkan, ternyata masih juga menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya dan harus dikawal oleh semua pihak khususnya pemerintah, yakni pengawasan terhadap ketentuan UMK. Fakta di lapangan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan membayar buruh dibawah ketentuan UMK. Disnaker sebagai instansi yang berwenang dalam hal ini bertanggung jawab penuh terhadap penegakan hukum ketentuan UMK. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berniat menganalisis lebih lanjut mengenai penegakan hukum Disnaker Kabupaten Malang atas pelanggaran ketentuan UMK Kabupaten Malang tahun 2008. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan empirik, yaitu telaah untuk memecahkan problematika hukum secara empirik yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap implementasi dari berbagai peraturan mengenai penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan UMK. Peneliti memilih lokasi penelitian di Disnaker Kabupeten Malang dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah industri yang relatif banyak, terutama dalam sektor rokok yang mengakomodasikan ratusan bahkan ribuan buruh. Selain itu peneliti juga menemukan kasus pelanggaran UMK oleh perusahaan di Kabupaten Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis data secara deskriptif analitis . Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum Disnaker Kabupaten Malang atas pelanggaran ketentuan UMK Kabupaten Malang belum maksimal dan tidak efektif. Dari 804 Perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang masih terdapat 14 pelanggaran kasus pembayaran upah buruh dibawah ketentuan UMK, 2 diantaranya sudah sampai pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, 9 perusahaan melakukan penangguhan pelaksanaan UMK. Masih adanya pelanggaran atas ketentuan UMK dikarenakan adanya kendala internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Disnaker. Untuk mengatasi kendala tersebut, Disnaker Kabupaten Malang sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas