Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Hak Mewarisnya : Analisis Komparatif Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai masalah pengaturan pembatalan perkawinan terhadap status hukum anak dan hak mewaris anak yang dipandang dari dua sisi, yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut KUHPerdata. Hal ini dilatarbelakangi karena terdapat perbedaan mengenai akibat pembatalan perkawinan terhadap satatus hukum anak dan hak mewaris anak tersebut.KUHPerdata tidak menyebutkan secara langsung mengenai akibat pembatalan perkawinan bagi status anak-anak yang dilahirkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 28 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai perbandingan akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak dan hak mewarisnya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata apabila kedua belah pihak mempunyai itikad baik, apabila itikad baik hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja (hanya suami atau istri saja) dan jika keduanya tidak mempunyai itikad baik (beritikad buruk). Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Metode pendekatannya menggunakan metode perbandingan hukum dengan membandingkan dua peraturan hukum, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Kemudian, seluruh bahan hukum yang ada akan dianalisis menggunakan comparative approach (perbandingan). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Sehingga anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris tanpa memandang adanya itikad baik dari kedua suami istri saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak merupakan anak sah dan berhak mewaris jika kedua suami istri beritikad baik atau jika salah satu dari suami istri saja yang beritikad baik. Jika kedua suami istri beritikad buruk, maka anak akan barstatus sebagai anak luar kawin. Jika anak luar kawin ini diakui, maka anak tersebut berhak mewaris. Namun, jika anak luar kawin tersebut tidak diakui maka ia tidak berhak memperoleh bagian warisan. Menyingkapi fakta-fakta tersebut, peneliti menyarankan pemerintah agar pengaturan mengenai pembatalan perkawinan lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat sehingga masayarakat mengetahui dengan jelas mengenai akibat-akibat dari pembatalan perkawinan