Perlindungan Hukum Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Konstruksi : studi Penerapan Pasal 3,4, Dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-196/Men/1999 Di Kota Malang

Industri jasa konstruksi mempunyai peran penting karena posisinya yang sangat strategis dan di berbagai negara telah menempatkan konstruksi sebagai penggerak pembangunan bangsa. Para pekerja konstruksi ini sangat rentan terhadap bahaya kecelakaan ataupun penyakit yang diakibatkan kerja mengingat sektor industri konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, oleh karena itu Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat penting di berikan di sektor ini. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999, berbagai aspek penyelenggaraan program jamsostek diatur secara khusus untuk para tenaga kerja harian lepas, borongan,dan perjanjian kerja waktu tertentu, pada sektor jasa konstruksi. Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jamsostek secara legal dapat dikatakan memadai, tetapi penerapan di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja konstruksi atas jaminan sosial tenaga kerja serta faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di sektor industri jasa konstruksi berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.196/Men/1999 Di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja konstruksi yang sedang bekerja pada proyek kontruksi di Kota Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan penelitian. menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatifenggunakan content analysis dengan tipe analisis yuridis atau juridicial analysis. Hasil penelitian menunjukkan penenerapan perlindungan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-196/Men/1999 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi kurang begitu optimal, hal ini karena dalam pelaksanaan di lapangan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diberikan bagi pekerja konstruksi hanya setengah dari kesemua paket yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sedangkan pelaksanaan pemenuhan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua tidak dapat diberikan. Faktor pendorong penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalag Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, sosialisasi serta pelayanan yang baik dari PT. Jamsostek unit malang, kesadaran pengusahaan akan pentingnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta upaya dari Asosiasi Pekerja Konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja konstruksi dalam hal Jaminan Sosial Tenaga Kerja.penghambat sehingga adalah kurangnya pemahaman petugas pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang akan substansi dari Keptusan Menteri Nomor 196 tahun 1999 serta kurangnya motifasi. Dari PT. Jamsostek tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum (law enforcement). tidak adanya motifasi pengusaha untuk mensejahterakan pekerjanya pekerja adalah kurangnya pengetahuan akan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebakan ketidak perdulian para pekerja akan Jaminan Sosial Tenaga kerja