Efektivitas pembinaan wanita tuna susila oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya menekan angka pelacuran : studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah Efektivitas Pembinaan Wanita Tuna Susila Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menekan Angka Pelacuran. Hal ini dilatar belakangi karena adanya fakta bahwa di Kabupaten Tulungagung terdapat 2 (dua) lokalisasi, yaitu lokalisasi Ngujang yang terletak di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru dan lokalisasi Kaliwungu yang terletak di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut. Keberadaan lokalisasi tersebut tidak lepas dari perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, dimana telah diadakan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin oleh tim pembina lokalisasi. Tujuan daripada pembinaan wanita tuna susila yang dilakukan di lokalisasi adalah untuk mengurangi tingkat pelacuran liar dan untuk mengupayakan kembalinya wanita tuna susila kepada keluarganya masingmasing dan menjalani hidup yang normal di tengah-tengah masyarakat. Tingkat efektivitas pembinaan wanita tuna susila dapat diukur dengan indikator keberhasilan pembinaan wanita tuna susila (WTS) yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung Tentang Penunjukan Tim Pembina Lokalisasi Beserta Bidang Tugasnya. Dalam upaya mengetahui efektivitas pembinaan wanita tuna susila (WTS) di lokalisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada secara yuridis, kemudian mengkaji dari aspek sosiologinya yaitu bagaimana efektivitas suatu peraturan di dalam masyarakat. Kemudian, seluruh data yang didapat dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa pembinaan Wanita Tuna Susila di lokalisasi Tulungagung diawali dari berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, dimana pada pasal 8 menyatakan bahwa melacurkan diri di tempat umum merupakan salah satu perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Sejak saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan penertiban dengan memusatkan kegiatan pelacuran di lokalisasi. Pemerintah juga ikut campur dalam menertibkan segala kegiatan di lokalisasi, yang diwujudkan dalam pembinaan rutin di lokalisasi. Pembinaan tersebut terdiri dari penyuluhan yang dilakukan satu minggu sekali, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan satu bulan sekali, dan pelatihan keterampilan yang dilakukan satu tahun sekali. Tim pembina lokalisasi ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung Nomor 047 Tahun 2002 Tentang Penunjukan Tim Pembinaan Lokalisasi yang didalamnya tertulis penunjukan tim pembina lokalisasi beserta bidang tugasnya masing-masing juga indikator keberhsilan pembinaan lokalisasi. namun pembinaan yang sudah berjalan tersebut tersendat oleh 2 (dua) faktor yaitu (1) faktor sarana dan fasilitas; dan (2) faktor budaya. Hal inilah yang mengakibatkan pembinaan tidak mencapai 5 (lima) indikator keberhasilan yang tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tulungagung, terutama pada indikator yang ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) yang menyebutkan wanita tuna susila (WTS) yang kembali pada keluarganya mencapai 30%- 40% dan yang beralih profesi di tengah-tengah masyarakat mencapai 20%-30%. Maka dapat dikatakan bahwa pembinaan yang sudah berjalan kurang efektif. Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu diadakan peningkatan kualitas pembinaan, dengan memperbaiki cara melakukan penyuluhanpenyuluhan agar lebih menarik dan berpengaruh pada wanita tuna susila (WTS) yang tinggal di lokalisasi, memperbanyak kegiatan kerohanian untuk meningkatkan kualitas mental dan iman para wanita tuna susila (WTS), selain itu diharapkan pemerintah daerah membuat buku pedoman pembinaan lokalisasi yang dapat dijadikan standart pembinaan di lokalisasi Tulungagung, serta menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai