Perlindungan Bagi Nasabah Penyimpan Dana di Bank Sistemik Dan Non Sistemik : analisis Komparatif Pasal 24 dan 31 (1) dengan Pasal 32 dan 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perbandingan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bank sistemik dan non sistemik yang mana kegiatan usahanya ditutup berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1997 memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Dilikuidasinya 16 bank tersebut telah menimbulkan masalah dalam masyarakat, khususnya kepada nasabah sebagai penyimpan dana yang mana merasa dirugikan dalam hal sejauh mana pertanggungjawaban bank terhadap uang yang disimpan di bank tersebut yang mana tiba-tiba bank tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya membayar pada nasabah pemyimpan dana yang akan menarik simpanannya berdasarkan pada hubungan hukum bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito. Terdapat beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa menghentikan kegiatan usahanya sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana. Salah satu elemen pemulihan yaitu mendirikan lembaga penjamin simpanan. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Bagaimana perbedaan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana di bank sistemik dengan non sistemik dalam hal penyelamatan dana simpanan nasabah. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji perkembangan berbagai aspek instrumen hukum dan norma, serta ketentuan-ketentuan dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dan upaya hukum yang dilakukan sehubungan bank sistemik dan non sistemik yang kegiatan usahanya ditutup. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi teleologis/sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, dilakukannya analisis terhadap pasal 24, pasal 31 ayat (1), pasal 32, dan pasal 39 UU LPS diatas maka penulis dapat memperoleh perbandingan di antara pasal-pasal tersebut. Diketahui wujud daripada pelaksanaan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada bank sistemik dan non sistemik yang ditutup kegiatan usahanya atas kebijakan atau peraturan perundangan yang dibuat pemerintah. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, kepada semua pihak khususnya LPS sebagai lembaga pemerintah yang mengatur mengenai penjaminan terbatas (Limited Guarantee), dalam penyelesaian Bank Gagal harus mempertimbangkan dari segi perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan dari bank bersangkutan agar dapat menjamin keseluruhan dana simpanan Nasabah Penyimpan (dapat dibayar atau memperoleh haknya)