Upaya Pihak Bank Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik : studi di BTN Cabang Malang

Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai upaya pihak bank terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Jaminan hak tanggungan atas tanah hak milik karena dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kebutuhan akan sarana perumahan bagi orang-orang masa sekarang ini dimana kebanyakan masih mengalami kesulitan jika melakukan pembelian secara penuh (Kontan). Dari latar belakang tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana bentuk wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit, bagaimana upaya pihak bank terhadap debitur wanprestasi serta apa saja hambatan dalam upaya tersebut dengan tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk wanprestasi debitur, upaya upaya pihak bank serta hambatan-hambatan dalam perjanjian perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan jaminan hak tanggungan atas tanah hak milik. Oleh karena itu,dalam penulisan ini metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat aspek sosiologisnya secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.Lokasi penelitian adalah di BTN cabang Malang karena dari 1051 total kredit yang disalurkan, masih ditemukannya 151 permasalahan kredit macet KPR oleh debitur di wilayah ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa bentuk wanprestasi debitur ada 3 yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (pihak debitur tidak melakukan pembayaran cicilan KPR sesuai dengan yang diperjanjiikan), melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (pihak debitur melakukan pembayaran hutang tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan), melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat (pihak debitur melakukan pembayaran cicilan KPR tersebut tetapi waktunya terlambat atau tidak tepat waktu sehingga sering menyebabkan kredit macet). Dalam upaya penanggulangannya, pihak BTN melakukannya dengan cara yaitu pembinaan dan penyelamatan kredit KPR berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 dan praktek di PT. Bank Tabungan Negara ( Pembinaan Debitur, Penyelamatan Kredit, Subrogasi) dan eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 20 UU No 4 Tahun 1996 sebagai upaya penanganan debitur wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet dalam perjanjian KPR-BTN (Pemanggilan, Pernyataan Bersama, Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan). Dalam upaya tersebut, pihak BTN megalami hambatan yaitu Faktor Substansi Hukum (Peraturan yang jelas dan rinci mengenai eksekusi jaminan), Struktur Hukum (Pihak BTN, Pihak KPKNL), dan Faktor Masyarakat