Perlindungan Hukum Tanah Kas Desa Sebagai Obyek Ruilslag : sajian Normatif Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap Tanah Kas Desa sebagai obyek ruilslag . Tanah kas desa pada dasarnya merupakan kekayaan dan merupakan sumber pendapatan desa yang pada hakikatnya tidak dapat dipindahtangankan secara sepihak. Karena pada dasarnya yang mempunyai hak milik adalah rakyat desa itu sendiri, sedangkan pemerintah desa hanya bertindak sebagai pengelola. Namun, seiring dengan kebutuhan pembangunan yang membutuhkan tanah kas desa, maka salah satu metode yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan metode ruilslag. Mengingat masalah ruilslag Tanah Kas Desa menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pemerintah membutuhkan dasar pijakan hukum dalam pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan ruilslag Tanah Kas Desa yang pada saat ini adalah pasal 15 Pemendagri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah mengenai kedudukan hukum tanah kas desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 15 permendagri nomor 4 tahun 2007 terhadap tanah kas desa sebagai obyek ruilslag. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan hukum tanah kas desa. Kemudian dari hasil pengkajiaan tersebut dianalisis mengenai kedudukan hukum tanah kas desa dan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada tanah kas desa sebagai obyek ruilslag berdasarkan ketentuan terbaru yaitu pasal 15 permendagri nomor 4 tahun 2007. adapun analisa data dengan menggunakan metode Interpretasi historis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban bahwa kedudukan Tanah Kas Desa dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai sumber pendapatan dan kekayaan desa; merupakan penyeragaman dari tanah bengkok, titisara, guron, cawisan, dan lain-lain tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa yang sejenis; sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang harus dimaksimalkan pengelolaannya oleh Pemerintah Desa; sebagai obyek yang dapat dikelola oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; sebagai obyek yang hanya boleh dilepas dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hal pelaksanaan ruilslag , menurut pasal 15 Permendagri nomor 4 tahun 2007, pemerintah hanya mengijinkan adanya ruilslag apabila Tanah Kas Desa diperlukan untuk kepentingan umum. Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan harus mendapat persetujuan dari BPD serta ijin tertulis dari Bupati serta Gubernur