Perlindungan Terhadap Investor Obligasi Atas Kerugian Akibat Merger Antara Perusahaan penerbit Obligasi : studi Corporate Action di BEI Surabaya Pada Periode September 2008

Skripsi membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor obligasi yang menderita kerugian akibat tindakan merger yang dilakukan oleh perusahaan penerbit obligasi, serta membahas juga mengenai kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukumnya dan upaya hukum sebagai solusi penyelsaiannya. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya Corporate Action yang berupa restrukturisasi perusahaan salah satunya adalah dengan tindakan merger pada aktifitas Bursa Efek Indonesia di Surabaya. Kepentingan investor obligasi harus diperhatikan untuk mengindari gagal bayar pada saat jatuh tempo oleh perusahaan penerbit obligasi yang melakukan merger. Penelitian ini mengkaji pula tentang upaya perlindungan hukum terhadap Investor Obligasi atas kerugian yang diderita akibat tindakan merger perusahaan penerbit obligasi di BEI Surabaya, dan menganalisa kendala serta upaya hukum yang menyertainya, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif, selanjutnya data dianalisa secara deskriptif analitiis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan jawaban atas permasalahan, bahwa pelasanaan perlindungan hukum terhdap investor obligasi dapat ditelaah dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, ataupun Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan serta didukung juga dalam isi perjanjian perwali amanatan yang dibuat emiten dan wali amanat demi kepentigan investor obligasi, yang telah disetujui pula oleh investor obligasi. Menyikapi fakta tersebut, perlu kiranya dalam peraturan perundang-undangan baik itu dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, ataupun Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan diatur mengenai kepentingan invetor obligasi secara jelas, karena dalam Obligasi Ritel sebagaimana saham juga memilimki potensi resiko gagal bayar yang cukup besar