Implementasi pasal 66 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam hal Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan kepada pemerintah daerah : study pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Malan

Indonesia telah mengalami perubahan regulasi pemerintahan dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya UU No 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap berubahnya pengelolaan sumber daya hutan yang pada masa era orde baru bercorak sentralistik menuju era desentralisasi pada era orde reformasi. Menurut Pasal 66 UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagian urusan kehutanan diserahkan kepada pemerintah daerah. Proses impelementasi desentralisasi tersebut telah berjalan sampai sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)Menganalisis Implementasi desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan di Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang. (2). Mengetahui dan Menganalisis hubungan Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengelolaan sumber daya hutan pada era Otonomi daerah. (3). Menganalisis hambatan-hambatan dan memberikan solusi kepada Pemerintahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empirik dengan mengunakan pendekatan yuridis sosiologis Sebuah pendekatan yang dipakai untuk mengkaji implementasi desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 41 Tentang kehutanan Kesimpulanya adalah (1). Implementasi Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Malang dapat diketahui dari melihat beberapa unsur dalam proses impelementasi desentralisasi yang meliputi; pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan, kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Malang yang terdiri dari (a) kelembagaan, (b) Regulasi Kehutanan dan Pelayanan Publik Perizinan Kehutanan di Kabupaten Malang, (c) Program-program pemerintah, (d) partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang. (2). Hubungan PERUM Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Malang diatur melalui perjanjian/MoU yang tertuang dalam nomor kontrak 180/248/PKS/421.012/2004. Hubungan tersebut berpola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Malang yang bersifat koordinatif dan pengawasan. (3).Ada dua hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksankan desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan yaitu, adanya Perhutani sebagai pengelola hutan Negara dan Inkonsistensi pemerintah pusat dan desentralisasi yang setengah-setengah. Solusi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi hambatan tersebut dengan membuat MoU dengan PERUM Perhutani untuk turut serta dapat mengelola hutan di wilayah PERUM Perhutani dan mengatasi terbuntuhnya komunikasi dan koordinasi. Saran yang perlu dikemukakan adalah (1). Perlu penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan. Hingga penulisan skripsi ini, penulis melihat desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan di indonesia masih sebatas desentralisasi teknis. Meninjam istilah I Nyoman Nurjaya, desentralisasi pengelolaan hutan di Indonesia masih sebatas desentralisasi administratif. (2). Harus membuat peraturan tentang mekanisme kerja antara pemerintah daerah dengan PERUM Perhutani di era otonomi daerah khusus di Pulau Jawa. (3). Perlu penyelarasan seluruh aturan tentang kehutanan diera otonomi daerah ini. Hal tersebut harus dilakukan supaya tidak ada interpretasi yang berbeda oleh Pemerintah Daerah