Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang di perbantukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : studi di Perum Jasa Tirta 1 Malang

Pegawai negeri yang diperbantukan merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan diluar instansinya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam kedudukan sebagai aparatur negara. Seperti halnya di Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang mana didalamnya terdapat pelimpahan wewenang untuk mengerjakan sebuah proyek dibidang pengelolaan sumber daya air yang bernama proyek brantas dan sekarang lebih dikenal dengan Perum Jasa Tirta I. Pegawai negeri tenaga ahli tersebut merupakan pegawai negeri yang berasal dari Departemen PU yang kemudian di perbantukan di Perum Jasa Tirta I. Dengan adanya pegawai negeri yang diperbantukan di Perum Jasa Tirta I maka pastinya ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja termasuk peraturan mengenai pembinaan pegawai negeri yang diperbantukan tersebut. Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah antara lain tentang pelaksanaan pembinaan, hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri sipil yang diperbantukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Jasa Tirta I Malang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan, hambatan yang dihadapi dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri sipil yang diperbantukan di BUMN Perum Jasa Tirta I Malang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana penulis ingin mengkaji penelitian yang didasarkan atas studi terhadap bahan-bahan pustaka atau dokumen berupa peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan pembinaan pegawai negeri Sipil yang ada di Perum Jasa Tirta I kota Malang.Dari penulisan ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pembinaan pegawai negeri yang diperbantukan di Perum Jasa Tirta I Malang sebagian besar sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan tentang pembinaan pegawai yang terangkum dalam Perjanjian Kerja Bersama. Akan tetapi masih ada beberapa hambatan dalam hal kenaikan jabatan dan kedisiplinan yang disebabkan karena kurangnya perhatian pengelola perusahaan terhadap prosedur pengangkatan jabatan yang berlaku dan kurangnya kontrol atau pengawasan pegawai dalam hal kedisiplinan. Dalam hal mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan upaya dan solusi agar pembinaan pegawai selanjutnya dapat berjalan dengan baik, dengan cara pengoptimalan pengawasan disiplin pegawai, evaluasi kedisiplinan setiap bulannya dan menerapkan standar kompetensi untuk pengangkatan pegawai yang berarti hanya pegawai yang kompeten yang dapat menduduki suatu jabatan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya