Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasar atas hukum ( rechstaat ) memiliki beberapa ciri, antara lain adanya peradilan administrasi. Peradilan administrasi merupakan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. Undang-Undang yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara sendiri awalnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 kemudian diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini sendiri dibentuk dengan berbagai macam pertimbangan, yaitu memberi perlindungan hukum pada rakyat dari penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, karena ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada (das solen tidak selalu sesuai dengan das sein) maka perlu adanya pengkajian ulang terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai suatu Negara hukum. Untuk mengetahui mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dan faktor-faktor yang mendasari keberadaannya maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat norma hukum positif, khususnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negaradalam Negara hukum Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan dan juga untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, meskipun kewenangannya terbatas. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Negara hukum Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan, pelaksana dan masyarakat atau rakyat pencari keadilan. Menyikapi fakta yang ada mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya memeberikan perlindungan hukum kepada rakyat pencari keadilan dengan meninjau kembali wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menambah perlindungan hak bagi rakyat pencari keadilan, khususnya untuk mengajukan upaya hukum kasasi