Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Mal-Administrasi ditinjau dari aspek Hukum Kepegawaian : studi kasus di Kantor Pemerintah Kota Batu

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membahas tentang efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan maladministrasi ditinjau dari aspek hukum kepegawaian. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya rekayasa kenaikan pangkat di kalangan PNS Pemerintah Kota Batu yang menyebabakan 69 PNS Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan pangkat. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan maladministrasi ditinjau dari hukum kepegawaian dan faktor-faktor apa yang menghambat dalam efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi dengan solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pandekatan yuridis sosiologis, maka dari itu akan dilakukan observasi secara langsung dalam menganalisa efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi pada Pemerintah Kota Batu ditinjau dari aspek hukum kepegawaian dan faktor-faktor yang menghambat dalam efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi dengan solusinya. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, bahwa efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi ditinjau dari aspek hukum kepegawaian berupa penurunan pangkat terhadap 69 PNS Pemkot Batu kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena ketiga faktor yang mempengaruhi teori efektifitas belum terlaksana dan terpenuhi seluruhnya sehingga dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi mengalami hambatan. Adapun faktor-faktor penghambatdalam efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi yaitu dari(1)segi struktur (pejabat yang berwenang) bahwa penaganan kasus tersebut cukup lama dan kurangnya koordinasi pada setiap SKPD di luar kepegawaian, (2)segi substansi (peraturan perundang-undangan) bahwa kurangnya pengetahuan PNS Pemkot Batu terhadap PP No 30 Tahun 1980 dan tidak patuhnya PNS Pemkot Batu terhadap UU No 30 Tahun 1980, (3)segi kultur (pegawai negeri sipil) bahwa adanya proses manipulasi yang dilakukan 69 PNS Pemkot Batu yang bersangkutan, tidak lengkapnya berkas usulan pangkat, dan tidak ada uji bagi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat. Berbagai hambatan yang mempengaruhi efektifitas penerapan sanksi administasi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan mal-administrasi ditinjau dari aspek hukum kepegawaian maka diperlukan suatu solusi yaitu memperbaiki sistem manejemen kepegawaian beserta data-data kepegawaian, meningkatkan kemampuan SDM seluruh PNS Pemkot Batu, diberikan sanksi yang tegas dan adil, dan meningkatkan kesejahteraan PNS Pemkot Batu