Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Usaha Menciptakan Ketahanan Pangan,

Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Usaha Menciptakan Ketahanan Pangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya suatu daerah menciptakan ketahanan pangan terutama di daerahnya yang diawali oleh adanya kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan. Dikarenakan masalah pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting untuk melanjutkan kehidupan. Sementara sejumlah daerah di dunia mulai terancam kekurangan pangan. Skripsi ini membahas mengenai : (1) Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Madiun dalam menciptakan ketahanan pangan di daerahnya; (2). Apa faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan di Kabupaten Madiun khususnya di Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Madiun dalam usaha meningkatkan ketersediaan pangan adalah dengan meningkatkan pendayagunaan sumber daya lokal, menerapkan teknologi pemupukan berimbang, melakukan pengendalian organisme penggangu tanaman, melakukan penyebaran informasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat, melakukan pembangunan sarana perairan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan hasil produksi ikan dan sapi termasuk dengan memberikan pinjaman modal. Dalam konsumsi pangan adalah dengan meningkatkan ketersediaan pangan untuk mencukupi konsumsi pangan, melakukan penganekaragaman dengan cara pembangunan subsistem produksi tanaman pangan dengan corporative farming , melakukan peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi dengan cara membentuk tim pangan dan gizi. Sedangkan dalam hal distribusi pangan diarahkan pada perbaikan dan perawatan jalan beraspal untuk memudahkan distribusi antar wilayah. Faktor pendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun adalah adanya managemen ketahanan pangan dengan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun, yang kedua adalah pembentukan kawasan agropolitan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendukung yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, dan yang terakhir adalah penanggulangan terhadap bencana dengan memberikan bantuan dana. Menyikapi kebijakan yang diambil serta faktor pendukungnya, maka seharusnya pemerintah Kabupaten Madiun segera membentuk managemen ketahanan pangan dalam bentuk Dinas/ Badan sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan dan pengambilan kebijakan. Melakukan upaya untuk meningkatkan konsumsi penganekaraman pangan masyarakat terhadap bahan pangan non beras