Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Atas Larangan Kawin

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Atas Larangan Kawin. Hal ini dilatar belakangi semakin seringnya ditemukan perjanjian kerja utamanya dalam dunia perbankan yang melarang pekerja/buruhnya untuk kawin dalam kurun waktu tertentu. Ironisnya pekerja/buruh yang bersangkutan, yang pada umumnya adalah perempuan, menerima syarat tersebut. Padahal adanya larangan kawin tersebut, apalagi sampai dicantumkan tertulis dalam perjanjian kerja adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam upaya mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja perempuan atas larangan kawin tersebut, maka metode pendekatannya adalah statute approach, yaitu pendekatan undang-undang. Seluruh bahan hukum yang terkait dengan permasalahan ini dianalisis dan diidentifikasi secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum bagi pekerja perempuan atas larangan kawin diwujudkan oleh pemerintah dalam pasal 28B Undang Undang Dasar 1945, pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pasal 10 ayat 1 UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, pasal 16 ayat 1 huruf (a) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Sehingga jika kemudian ditemukan perjanjian kerja yang melarang pekerja/buruh menikah selama bekerja pada perusahaan dan dalam kurun waktu yang dijanjikan tersebut maka perjanjian itu adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, karena kausanya tidak halal. Konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan otomatis menghapuskan segala hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Menyikapi hal tersebut, maka perjanjian baku yang ada saat ini perlu diubah dalam suatu bentuk draft perjanjian baku yang baru yang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Agar hubungan kerja yang sudah terjalin melalui Surat Perjanjian Kerja yang batal demi hukum tetap terjalin, maka perlu dibuat surat perjanjian kerja yang baru yang substansinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku