Upaya Kantor Bersama SAMSAT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan, selain membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, juga membutuhkan modal keuangan yang memadahi. Salah satu sumber-sumber keuangan tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disinilah letak hubungan antara penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan dengan PAD. Penerimaan pajak daerah yang paling besar baik di Propinsi, Kota maupun di Kabupaten adalah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan pajak daerah ini setiap tahunnya selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini berarti bahwa untuk dapat meningkatkan PAD maka perolehan pungutan dari PKB harus ditingkatkan. Dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah antara lain tentang bagaimana upaya Kantor Bersama SAMSAT dalam meningkatkan PAD dari PKB, serta faktor penghambat upaya peningkatan PAD dari PKB tersebut. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Dalam upaya peningkatan PAD melalui PKB dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu: melakukan pembenahan bidang aturan hukum; meningkatkan kualitas dan kuantitan petugas pelaksana; memperbaiki dan melengkapi fasilitas (sarana dan prasarana yang dibutuhkan); memberikan penyuluhan pada masyarakat pada umumnya dan khususnya wajib pajak (PKB) agar mereka dapat mematuhi semua ketentuan tentang perpajakan khususnya PKB. Jika terjadi hambatan, maka hambatan tersebut bisa terjadi pada keempat faktor tersebut. Hambatan ini harus dapat diketahui secara pasti untuk dapat menentukan solusi atau penanggulangannya.Tanpa mengetahui sebab-sebabnya mustahil dapat melakukan upaya penanggulangannya. Dari ilustrasi yang ada, terjadinya hambatan itu lebih banyak disebabkan karena faktor manusianya (wajib pajak PKB). Oleh karenanya upaya penanggulangan harus terfokus pada upaya penyadaran wajib pajak PKB agar mematuhi kewajibannya membayar pajak PKB pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: mengadakan sosialisasi, baik melalui media cetak, elektronik, maupun secara langsung face to face dengan wajib pajak PKB; melakukan operasi bersama lalu-lintas; memberi teguran atau peringatan kepada penunggak pajak PKB. Melalui cara-cara ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan pungutanm pajak PKB, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar