Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kota Malang yang Mengalami Kerugian Akibat Pangan Olahan yang Berbahaya : studi di Badan Pengawas Pangan dan Olahan (BPOM) Jawa Timur dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang

Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPOM Jawa Timur dan BPSK kota Malang bagi konsumen kota Malang yang mengalami kerugian akibat pangan olahan yang berbahaya. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi pangan yang sangat pesat sehingga banyak industri pangan yang memakai Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang tidak sesuai dengan peraturan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal penggunaan BTP yang pengolahannya tidak sesuai dengan peraturan dapat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pangan yang aman. Apabila konsumen telah mengalami kerugian akibat pangan olahan yang mengandung BTP tersebut berarti hak-haknya telah terlanggar. Mengenai hal ini konsumen selalu dalam posisi yang lemah dimana konsumen tidak mmempunyai daya untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen atas haknya yang terlanggar. Oleh sebab itu harus ada instansi tersendiri yang harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar hak-haknya terjamin khususnya masalah pangan. Instansi tersebut adalah BPOM dan BPSK. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlindungan yang dilakukan oleh BPOM Jawa Timur adalah dengan melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Untuk preventif dilakukan proses sertifikasi, penyuluhan dan pengawasan terhadap produsen, hal ini dilakukan untuk mencegah produsen melakukan pelanggaran dalam penggunaan BTP. Untuk penyuluhannya dilaksanakan untuk produsen dan konsumen. Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) kota Malang perlindungan preventifnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Akan tetapi penyuluhan dan pengawasan kepada produsen IRTP ini hanya dilakukan bagi yang telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi saja. Mengenai perlindungan hukum secara represif yang dilaksanakan oleh BPOM Jawa Timur adalah dengan cara melakukan pencabutan peredaran pangan yang terbukti berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan melakukan public warning. Untuk Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPSK kota Malang hanya secara represif saja yaitu dengan memberikan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa konsumen bagi yang telah mengadu kepada BPSK. Penyelesaian sengketanya dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu secara konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen tersebut BPOM Jawa Timur mengalami beberapa hambatan berupa anggaran dana yang tidak cukup untuk melaksanakan program-program perlindungan hukum dan tidak ada partisipasi dari masyarakat karena kesadarannya kurang. Hambatan juga dialami oleh BPSK kota Malang yaitu tidak pernah ada konsumen kota Malang yang mengadu kepada BPSK kota Malang untuk meminta agar hak-haknya yang telah terlanggar dapat diminta pertanggungjawabannya kepada produsen melalui BPSK. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPOM Jawa Timur adalah dengan cara mengalokasikan anggaran dana yang cukup sesuai dengan program dan target serta mengefektifkan penyuluhan kepada konsumen. Begitu juga upaya yang dilakukan oleh BPSK kota Malang adalah dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan Kota Malang dan Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang untuk melakukan sosialisasi kepada konsumen kota Malang mengenai hak-hak konsumen dan fungsi dari BPSK. Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen ini perlu kiranya agar ada hubungan koordinatif dan intensif antar semua instansi yang mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan hukum bagi konsumen Kota Malang sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal yaitu konsumen Kota Malang terlindungi dari pangan olahan yang berbahaya