Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah : studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah di Kecamatan Lekok. Permasalahan yag diangkat adalah (1) Bagaimana pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. (2) Bagaimana peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan. (3) Bagaimana peran Camat dalam Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan pembagian warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat serta untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembagian warisan dan juga peran Camat dalam proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah terkait dengan pembagian warisan tersebut di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat, pertama dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Waris Adat pada khususnya. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi tiga komponen, yaitu aparat pemerintah, bagi para pihak, dan bagi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan penentuan lokasi di wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat di Kecamatan Lekok pelaksanaan pembagian warisan menggunakan sistem Hukum Waris Adat Jawa pada umumnya, yaitu harta warisan dibagi sama rata diantara para ahli waris dengan tidak ada pembedaan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Apabila ada sengketa dalam pembagian warisan, tetap diupayakan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan. Jika tidak mencapai kata sepakat dapat diminta bantuan ketiga yakni Kepala Desa. Seorang Kepala Desa sangat berperan dalam melindungi ketentraman warganya. Dalam masalah pewarisan kepala desa berperan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa. Kepala Desa berperan sebagai penengah hanya merupakan saksi dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak dan bukan sebagai hakim pemutus, ia berdiri ditengah para pihak dan bersikap netral untuk mengupayakan agar terdapat kesepakatan diantara para pihak secara damai. Di Kecamatan Lekok tanah-tanahnya masih banyak yang belum mempunyai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah hanya berupa Petok D maupun Letter C yang tercatat dalam buku desa. Terkait dengan pembahasan, maka saran penulis yakni pertama, dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Jawa hendaknya tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu denagn cara musyawarah mufakat dalam suasana kekelurgaan. Untuk lebih tertibnya pelaksanaan pembagian harta warisan yang berupa tanah perlu dilakukan pencatatan dalam buku desa demi untuk menjamin ketertiban administrasi pertanahan khususnya peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Kedua, upaya penyelesaian sengketa warisan dengan bantuan pihak ketiga (Kepala Desa) sebagai mediator atau penengah harus dapat terpelihara. Kepala Desa sebagai mediator hendaknya lebih bijaksana dan tetap menjaga posisinya sebagai pihak yang netral yang berdiri ditengah-tengah para pihak. Ketiga, Camat sebagai PPAT hendaknya lebih bersikap aktif, maksudnya harus mengupayakan agar status kepemilikan tanah oleh penduduk diwilayahnya lebih terjamin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sah menurut hukum