Pendapat Ulama’ Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak

Skripsi ini membahas mengenai Pendapat Ulama’ Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh aturan dalam pasal tersebut yang mengatur mengenai perkawinan perempuan hamil belum mengatur tentang status hukum anak yang dilahirkan, mengingat pentingnya status hukum bagi anak. Skripsi ini membahas mengenai: (1) Bagaimana pendapat ulama terhadap keabsahan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin hamil; (2) Bagaimana kedudukan hak waris anak yang dilahirkan di dalam perkawinan terkait dengan pendapat para ulama tersebut. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Kediri. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan agama dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara’ seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya. Status hukum ini juga mengakibatkan segala hak dan kewajiban anak hanya menjadi tanggungan ibu dan kerabat ibunya. Hak waris merupakan salah satu hak yang diperoleh dari seorang anak dari kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya sehingga ia hanya memiliki hak waris dengan ibu dan kerabat dari ibunya