Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami : Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali

Dalam penulisan skripsi ini peneliti meneliti mengenai masalah Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami (Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali). Hal ini dilatarbelakangi karena kedudukan janda menurut Hukum Adat Bali adalah bukan ahli waris sedangkan menurut Hukum Islam, janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya (Janda termasuk Dzul fara-idh yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan). Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: perbandingan mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali. Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum, dengan membandingkan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali, dengan cara melihat segi-segi persamaan dan perbedaan diantara kedua Hukum Waris tersebut, mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami, untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisis dengan menggunakan Preskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perbandingan mengenai hak waris janda atas harta peninggalan suami menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Bali adalah janda dalam Hukum Waris Islam menjadi ahli waris harta peninggalan suaminya, apabila tepenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Hukum Waris Adat Bali, janda dalam Perkawinan Biasa bukan ahli waris harta tetamian almarhum suaminya. Apabila janda tersebut melangsungkan Perkawinan Nyentana maka dia berhak atas harta tetamian. Menyingkapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah agar kedudukan janda harus lebih diperhatikan mengingat tugas seseorang ibu adalah mulia. Agar pelaksanaan Kedudukan suami-isteri adalah sama dan seimbang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditindak lanjuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Waris Nasional