Eksistensi Ajaran Itikad Baik Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

Dalam penulisan skripsi ini judul yang diangkat adalah Eksistensi Ajaran Itikad Baik Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir yang tujuan dari dicantumkannya klausula tersebut semata-mata hanya untuk mengalihkan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir, apabila terjadi resiko kerusakan atau kehilangan, yang menyebabkan konsumen pemakai jasa parkir dirugikan, akibat dari kelalaian pengelola parkir, walaupun karcis parkir sebagai tanda bukti keluar dan masuknya kendaraan di area parkir, tetap sepenuhnya resiko kerusakan dan kehilangan ditanggung oleh pemilik didalam klausulanya. Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsinya adalah Bagaimana eksistensi ajaran itikad baik pada klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang karcis parkir yang dirugikan oleh pengelola parkir akibat pencantuman klausula eksonerasi tersebut Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif dengan menggunakan pendekatan ( statute apraoch) pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisa bahan hukum, untuk berupaya mengetahui eksistensi ajaran itikad baik pada pencantuman klausula eksonerasi. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang diantaranya kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi hakim indonesia, jelas bahwa klausula yang dibuat tidak berdasarkan ajaran itikad baik, klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukannya hanya sebagai alat yang digunakan oleh kreditur untuk mengalihkan tanggung jawabnya, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan karena diangap berat sebelah dan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Terdapat 2 jalur yang digunakan untuk menangani sengketa, yaitu apabila terjadi sengketa perjanjian. Dapat diselesaikan melalui jalur non Litigasi, dengan cara negosiasi,mediasi dan arbitrase dan jalur Litigasi membuktikan dalam persidangan dipengadilan dengan memeriksaan duduk perkaranya. Jika terbukti pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian mengandung cacat hukum dan terdapat unsur berat sebelah, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka berdasarkan proses pengadilan klausula tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan bagi kreditur, tidak bisa memaksa debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam klausula perjanjian tersebut. Bila telah mengakibatkan kerugian terhadap debitur, maka debitur berhak menuntut ganti rugi kepada kreditur sebatas apa yang telah diderita, dan berdasar Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kreditur dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)