Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur : studi Pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya dan PT Bank Pembangun

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredi perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur. Keamanan pangan secara tidak langsung sangat berkaitan dengan adanya Lembaga Penjamin Kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, khususnya terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil. Dalam memproduksi atau mendistribusikan suatu produk yang memenuhi standart keamanan pangan tentunya dibutuhkan biaya yang cukup besar sehingga hal ini menjadi kendala bagi usaha kecil mengingat usaha kecil sebagian besar bersifat informal, mandiri dan modalnya terbatas. Dengan adanya lembaga ini usaha kecil yang sebelumnya unbankable menjadi bankable sehingga dapat dengan mudah mengakses kredit perbankan. Dalam upaya megetahui efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur berikut dengan faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas pasal tersebut, maka digunakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur ternyata masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari substansi, sruktur dan kulturnya yang belum menunjukkan keadaan seperti yang diinginkan. Kredit usaha kecil yang dijaminkan pada lembaga penjamin jumlahnya tidak lebih dari 25 persen. Faktor-faktor penghambat efektivitas pasal ini berhubungan dengan substansi/isi pasal, struktur yaitu lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan kredit dan kultur yang berkaitan dengan budaya masyarakat khususnya usaha kecil dalam memanfaatkan jasa kredit perbankan. Meskipun banyak faktor yang menghambat efektivitas pasal ini namun juga terdapat faktor-faktor yang menunjang, yaitu adanya dukungan yang besar dari Pemerintah terhadap usaha kecil khususnya dalam pelaksanaan kredit perbankan dan pelaksanaan penjaminan kredit oleh lembaga penjamin. Agar Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 ini dapat efektif dan dapat meningkatkan keamanan pangan di Jawa Timur maka perlu dilakukan upaya perbaikan baik dari segi substansi pasal, kinerja lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan kredit maupun budaya masyarakat khususnya usaha kecil yang cenderung masih tertutup dan kurang dapat melakukan perubahan