Perlindungan hukum terhadap saksi dengan hak-hak saksi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 : tentang perlindungan saksi dan korban

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan substansi perlindungan hukum terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan, hal ini mengingat bahwa posisi saksi berada pada posisi yang sangat lemah dalam proses pengadilan menunjukkan bahwa peradilan pidana yang ada terutama yang ada di negara ini (Indonesia) perlu adanya perhatian khusus terutama terhadap saksi dan saksi korban, tidak hanya menerbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Padahal saksi merupakan kunci khususnya dalam peradilan pidana sebagaimana terlihat pada penempatannya pada pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat terasa karena untuk mengungkap pelanggaran hukum, baik ditingkat kejaksanaan sampai ditingkat pengadilan. Karena keterangan saksi sebagai acuan utama hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa dan besarnya hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Jadi jelaslah bahwa saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Pentingnya keberadan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dimaksudkan sebagai langkah awal agar seorang saksi bersedia untuk memberikan keterangan di pengadilan dengan tanpa rasa takut, seorang saksi akan memberanikan dirinya mengajukan diri sebagai saksi karena hak-hak mereka lebih dahulu dipenuhi serta perlindungan hukum yang diberikan telah memberikan rasa aman, nyaman, tanpa tekanan, ancaman, dan gangguan dari siapapun. Untuk memberikan rasa aman terhadap para saksi maka perlu adanya perlindungan yang mampu membuat saksi nyaman dalam melaksanakan proses peradilan Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka seorang saksi akan merasa tenang dan dapat memberikan kesaksiannya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun terutama tekanan dari tersangka, atau pihak lain yang berhuhungan erat dengan keputusan hakim dalam persidangannya. Saksi tidak usah takut lagi dalam mengajukan dan memberanikan diri sebagai saksi, serta memberikan kesaksianya, dengan demikian titik terang suatu tindak pidana dan lancarnya proses peradilan akan terwuju