Kendala penyidikan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika : studi di Polres Metro Jakarta Selatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Polres Metro Jakarta Selatan. Penulisan ini dilatarbelakangi atas pemikiran bahwa anak sebagai aset penerus bangsa yang penting. Namun, saat ini diketahui banyak anak terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika oleh anak membawa konsekuensi logis seorang anak akan sering berhadapan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian sebagai ujung tombak proses penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya terutama di dalam menangani kasus tindak pidana narkotika oleh anak, polisi harus bertindak tepat agar tindak pidana yang dilakukan anak tidak terjadi secara berulang dan tidak mempengaruhi proses perkembangan kedewasaan anak, antara lain dengan melakukan penyidikan tanpa kekerasan dan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek psikologi anak. Dalam upaya untuk mengetahui realita bentuk perbuatan dalam tindak pidana narkotika oleh anak dan realita penyidikannya, serta berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika terhadap anak di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, maka metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam hal ini hukum dipelajari dan diteliti karena menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kemudian seluruh perolehan data, dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui secara umum antara Januari 2005 sampai dengan September 2007 terjadi peningkatan tindak pidana narkotika baik secara keseluruhan maupun khusus oleh anak-anak di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keseluruhan tindak pidana narkotika oleh anak, pada umumnya tergolong sebagai pemakai dan juga perantara (kurir). Kesemuanya melanggar Pasal 78 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 dengan barang bukti narkotika golongan I jenis ganja. Penyidikan terhadap anak di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tidak dibebankan secara khusus kepada penyidik anak. Hal tersebut kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan The Beijing Rules Resolusi No. 40/33 Tahun 1985. Alasan tidak adanya penyidik khusus untuk anak adalah karena tidak adanya bagian khusus untuk penyidik anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Selain itu penahanan anak selama penyidikan berlangsung juga tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 45 Ayat 2 dan The Beijing Rules Butir 13.4, hal itu karena penahanan anak berada dalam satu gedung dengan tahanan dewasa. Menyikapi fakta-fakta di atas, perlu kiranya Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membentuk unit penyidik yang khusus menangani pelaku anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penambahan personel penyidik dan peningkatan sarana juga sangat diperlukan untuk keefektifan penyidikan oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Hal terakhir yang diperlukan adalah adanya lembaga khusus yang menjalankan fungsi pengawasan proses penyidikan terhadap anak untuk memudahkan dan menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan penyidikan