Early Warning System [EWS] sebagai penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan resiko kredit : analisis implementasi pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Kondisi perekonomian masyarakat semakin maju, seiring dengan meningkatnya kebutuhan materiil mereka. Hal ini membuat mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akan meminta bantuan kepada pihak lain. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi akan sangat berguna bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan cara pemberian kredit. Namun dalam pemberian kredit tidak akan terlepas dari adanya resiko kemacetan pembayaran. Dengan adanya resiko tinggi ini, maka bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya kredit macet yang akan sangat merugikan bank. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Dari peraturan-peraturan ini selanjutnya akan dikembangkan oleh intern bank sendiri dengan berbagai penafsiran dan tata cara yang tentu saja harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Salah satunya adalah mengenai penerapan Self Regulatory Banking (SRB), yaitu prinsip Early Warning System (EWS) yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Early Warning System sendiri merupakan salah satu upaya preventif dari Bank rakyat Indonesia dalam hal mendeteksi indikasi-indikasi adanya kredit macet. Dari hal diatas terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu mengenai penerapan Early Warning System di BRI serta hambatan-hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang di gunakan adalah dengan menggunakan yuridis sosiologis untuk menganalisis berbagai peraturan perbankan tentang prinsip kehati-hatian serta penerapannya dalam masyarakat. Dari hasil penelitian didapat bahwa Early Warning System merupakan suatu sistem deteksi terhadap tanda-tanda awal yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Jadi, dalam hal ini EWS merupakan upaya preventif bagi BRI atau upaya pencegahan agar nantinya kredit yang sudah diberikan oleh BRI kepada debiturnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, mekanisme tersebut juga sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya suatu kredit bermasalah terselesaikan. Terdapat beberapa tahapan dari mekanisme pelaksanaannya, diantaranya adalah proses seleksi, penetapan keputusan serta pengelolaan/langkah tindak lanjut yang kesemuanya harus dilaksanakan secara benar agar tidak terjadi hal yang merugikan para pihak