Tanggung jawab perusahaan bongkar muat serta penyelesaian sengketa ganti rugi dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang : studi di PT.PBM Adipurusa, Jakarta

Skripsi ini membahas tentang Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Serta Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Barang studi di PT.PBM Adipurusa, Jakarta, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya resiko kerusakan dan atau kehilangan barang muatan dalam pelaksanaan proses bongkar muat di pelabuhan dan disertai dengan adanya penghindaran tanggung jawab atas barang muatan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pemilik barang. kenyataannya pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sering berusaha untuk menghindari bertanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada saat proses bongkar muat. Metode penelitian terdiri dari: Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dan untuk analisa data digunakan metode deskriptif kualitatif untuk data primer, serta metode analisis isi (content analysis) untuk data sekunder. Sumber data pada penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu unutk data primer diperoleh secara langsung dengan responden dan data sekunder diperoleh melalui dokumen – dokumen pelaksanaan kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh PT.PBM Adipurusa, Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, keputusan menteri perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal, dan juga berbagai literature yang terkait dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian PT.PBM Adipurusa bertanggung jawab atas barang jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada saat proses bongkar muat. Namun di dalam pemenuhan tanggung jawabnya, PBM mempunyai beberapa batasan tertentu mengenai kondisi kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi. Sistem tanggung jawab yang dipakai PT.PBM Adipurusa adalah sistem pertanggungjawaban yang ada di dalam hukum pengangkutan yaitu presumption of liability (tanggung jawab berdasarkan praduga). upaya yang dapat ditempuh pihak pemilik barang untuk meminta ganti kerugian apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang ada tiga cara, yaitu musyawarah, arbitrase, dan pengadilan. Pada PT.PBM Adipurusa, jarang terjadi penyelesaian ganti rugi ini melalui pengadilan dan arbitrase karena dianggap dapat merusak nama baik PBM. penyelesaian sengketa ganti kerugian dilakukan dengan jalan damai atau musyawarah. Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan dalam pemeriksaaan barang muatan sebelum proses pembongkaran dan sebelum proses pemuatan barang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia, dan juga diharapkan PBM mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan