Pengaturan tentang Desa terdapat pada UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa. Agar pengaturan tentang Desa sesuai dengan kondisi khusus yang ada di daerah, pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah. Penyelenggara Otonomi Desa adalah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 tahun 2006 adalah Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang terdiri dari seksi-seksi. Jumlah perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan Desa. Perangkat Desa bertanggung jawab pada Kepala Desa. Pengaturan tentang organisasi dan tata k...
Penelitian ini dilakukan karena banyaknya fenomena yang menggambarkan tentang kondisi desa yang terp...
Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa a...
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digant...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan titik tolak dan da...
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mela...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan...
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seb...
Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...
Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diluar 6 (ena...
Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang sedang mengemba...
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang upaya mengembangkan kapasitas Aparatur Desa yang di...
Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RJ...
AbstrakPembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, pem...
Penelitian ini dilakukan karena banyaknya fenomena yang menggambarkan tentang kondisi desa yang terp...
Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa a...
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digant...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan titik tolak dan da...
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mela...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan...
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seb...
Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...
Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa diluar 6 (ena...
Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang sedang mengemba...
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang upaya mengembangkan kapasitas Aparatur Desa yang di...
Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RJ...
AbstrakPembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, pem...
Penelitian ini dilakukan karena banyaknya fenomena yang menggambarkan tentang kondisi desa yang terp...
Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa a...
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digant...