Kendala Polri dalam Menegakkan Disiplin Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Malang : studi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Malang

Dalam penulisan skripsi ini, membahas mengenai Kendala Polri dalam Menegakkan Disiplin Berlalu Lintas. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran lalu lintas, dan hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan dijalan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 24 ayat 1 huruf a dan b.dimana hal tersebut menjadi dasar penelitian, yang ditujukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran, kendala-kendala yang dihadapi oleh polri dan upaya-upaya yang dilakukan oleh polri di Polres Malang dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data dari berbagai catatan, literatur, serta undangundang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan kendala polri dalam menegakkan disiplin berlalu lintas, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, kemudian seluruh data dan informasi yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum yang digunakan dalam hal pelanggaran ini adalah Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan KUHP. Namun berdasarkan pelaksanaannya terdapat kendala dalam yaitu kendala internal dan eksternal, kendala internal diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternal diantaranya karena kurangnya dukungan masyarakat, karena adanya ketidaksadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal peraturan lalu lintas. Sehingga dalam pelaksanaannya dalam kedisiplinan lalu lintas terhambat dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran antara lain adalah tidak mengenakan helm, tidak dapat menunjukkan SIM atau STNK dan lain sebagainya. Adapun upaya yang dilakukan oleh polri meliputi upaya preventif dan represif dimana dalam upaya prefentif atau pencegahan dengan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat, memberi masukan informasi tentang lalu lintas dan pemberian contoh yang benar tentang tata tertib lalu lintas, sedangkan upaya represif atau tindakan dilakukan tindakan secara tegas kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku